Jakarta - Saat menjabat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini banyak memberi perubahan signifikan bagi Kota Surabaya. Dia pun cerita mengenai pengalamannya 'jungkir balik' membenahi birokrasi yang ribet hingga akhirnya menjadi efisien melalui teknologi.
"Saya terus terang memulai tahun 2002, kita sebut sistem serentak kita e-budgeting, sistem elektronik lain dan terakhir unuk mencegah ada transaksi langsung kita membuat e-payment. Untuk mengukur kinerja aparat pemerintah, Surabaya membuat e-performance. Itu tidak cukup karena masyarakat mengeluh pelayanan perizinan," ujar Risma di acara penganugerahan BHACA di Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2015) malam.
Pada tahun 2002, Risma memang baru saja lulus sebagai sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Saat itu pula Risma langsung berkecimpung di dunia birokrasi dengan menjadi Kepala Bagian Bina Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.
Saat itu dia menilai, sistem birokrasi seharusnya dapat mempermudah masyarakat dalam segala urusan. Sehingga ketika terpilih menjadi Wali Kota Surabaya pada tahun 2010, Risma langsung menciptakan sebuah program Surabaya Single Window, yang dibuat untuk menyatukan seluruh pelaksanaan perizinan.
"Dengan sistem ini, masyarakat tidak harus datang ke kantor pemkot Surabaya, tapi bisa diakses dari rumah atau tempat yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Kita membuka layanan e-kios di kelurahan kecamatan serta kantor pemerintah. Masyarakat bisa mengakses tentang perizinan di Surabaya," ujar dia.
Dia mencontohkan dengan proses pembuatan akta kelahiran, tanpa harus datang ke kantor yang bersangkutan, akta dapat diurus menggunakan layanan elektronik. Tak perlu waktu lama, 3 hari kemudian izin pembuatan akta akan dikirim melalui pos.
"Alat untuk antre di puskesmas maupun rumah sakit sengaja seluruh proses dibuat 3 bahasa. Karena ada warga yang tidak bisa bahasa Indonesia dan Jawa. Kita bikin bahasa Indonesia, Surabaya dan Madura. Ini upaya yang kita lakukan di pemerintah kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh layanan kami," jelas Risma mencontohkan.
Setiap satu minggu sekali, Pemkot Surabaya juga menggelar program bakti sosial dan program wajib lapor yang mengharuskan semua kepala dinas hadir untuk mendengarkan seluruh keluhan dan melayani perizinan. Pemerintah kota juga menyambangi kampung-kampung sehingga masyarakat dapat melaporkan seluruh masalah yang mereka alami dan rasakan.
"Kita membuat sistem ini mengalir ke seluruh proses pembangunan. Masyarakat tidak mau tahu kamu jungkir balik mengelola pemerintah. Yang mereka mau tahu hasil kita, kota tidak banjir, kota indah. Kita harus melakukan upaya tata kelola pemerintah anti KKN dan baik dengan suatu sistem," kata wanita 53 tahun tersebut.
"Dengan melakukan itu, pemerintah ada dan pemerintah melayani, itu selalu saya sampaikan kepada aparat. Kami semua adalah pelayan dan kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya karena kami melayani dengan hati," tutupnya sambil tersenyum.