JAKARTA - Kawasan Industri Terpadu masa depan adalah kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas infrastruktur lainnya. Seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, fasilitas air bersih dan memiliki lahan sekurangnya 2000 hektar.
Contoh dari Kawasan Industri Terpadu masa depan itu adalah Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) atau Kawasan Industri Terpadu dan Deep Sea Port di Kabupaten Gresik yang memiliki luas lahan 2900 hektar.
"Kalau kita ingin berbicara jangka 50, 100 tahun yang akan datang," kata Presiden Joko Widodo di Dermaga JIIPE, dalam keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, Rabu (11/11/2015).
Presiden yang meninjau kawasan ini bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan kawasan terintegrasi seperti ini akan dibangun di semua titik yang ada di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
"Pembangunannya bisa dikerjakan oleh BUMN, bisa dikerjakan kerjasama antara swasta dengan BUMN, bisa dikerjakan swasta sendiri," ujar Presiden.
Berdaya Saing
Dengan model kawasan terpadu seperti ini, lanjut Presiden, produk kita akan memiliki daya saing yang tinggi karena pabrik dan pelabuhan berada di dalam satu lokasi.
"Sehigga tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya distribusi. Semuanya ada di kawasan terintegrasi," ujar Presiden.
Presiden memuji pembangunan JIIPE, dimana pengerjaan reklamasinya sangat cepat. "Reklamasi 80 hektar dikerjakan dalam waktu 4 bulan," ucap Presiden.
Sementara itu di kawasan daratnya, telah diselesaikan 350 hektar. Bahkan pengembang JIIPE ini sanggup mengerjakan kawasan darat seluas seluas 1000 hektar dalam satu tahun. Yang lebih bagus lagi, kata Presiden, adalah kerjasama PT Pelindo III dengan mitranya membetuk Joint Venture PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. "Sehingga sekarang menjadi industrial estate yang kita lihat," ucap Presiden.
Lebih jauh Presiden menjelaskan jika kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, produk-produk negara lain, hanya dengan cara seperti inilah kita mampu bersaing. "Karena kalau jaraknya jauh, kita sudah terbebani ongkos angkutnya," ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Kepala BKPM Franky Sibarani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto.
